PORTAL SATRIA – Sejumlah Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten/kota yang sebelumnya telah terbukti melanggar verifikasi administrasi melalui video call akhirnya mendapatkan sanksi teguran tertulis dari Bawaslu.
Bawaslu menilai jika tindakan itu dinilai tidak mempunyai dasar hukum.
“Merujuk terhadap 10 putusan Bawaslu Provinsi, terbukti bahwa KPU kabupaten/kota melakukan pelanggaran administrasi Pemilu,” terang Komisioner Bawaslu Puadi kepada awak media, Rabu 5 Oktober 2022.
Baca Juga: Presiden Jokowi Digugat ke PN Terkait Ijazah Palsu, Begini Respons Istana
“Atas tindakan KPU Kab/kota tersebut majelis pemeriksa Bawaslu Provinsi memberikan sanksi teguran tertulis,” tambahnya.
